Membangun Meritrokasi dan Demokasi Indonesia

Berita Terkait

• Apel Luar Biasa dalam Rangka Penegakan Disliplin0
• Perpustakaan Berstandar Nasional sebagai Salah Satu Kendaraan Menuju Indonesia Maju0
• Melalui Perpustakaan, Mencetak Generasi Bangsa yang Berkualitas0
• Selamat Bu Musriyatun S.IP. Atas Penerimaan SK Kenaikan Pangkat0
• Pembinaan Pra Akreditasi Perpustakaan Sekolah Tahap II0
• Rapat Internal Pejabat Setruktural Dinarpus Kabupaten Purworejo Tanggal 13 Okt 20200
• Kepala Dinarpus Memonitoring Perpusdes Berbasis Inklusi Sosial di Ketinggian ±1500 Mdpl0
• Workshop Penguatan Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pemkab Purworejo Tanggal 8-9 Okt 2020 di Yogyakarta0
• ASN Netral Birokrasi Kuat dan Mandiri0
• Rapat Internal Pejabat Setruktural Dinarpus Purworejo Tanggal 5 Okt 20200

Berita Populer

• PERPUSTAKAAN DAN FUNGSI
• SEJARAH PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN
• Manfaat Perpustakaan bagi Masyarakat
• Monitoring dan Evaluasi Kearsipan
• Tantangan dan Masa Depan Perpustakaan
• Pentingnya Akreditasi Perpustakaan
• Silang Layan sebagai Salah Satu Solusi
• Selamat Hari Jadi ke-190 Kabupaten Purworejo
• Perencanaan
• Bimtek Penulisan Berbasis Konten Budaya Lokal

Itulah Tema Webinar virtual  dalam acara Lounching dan Deklarasi JAGA ASN Netralitas ASN yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 melalui media aplikai Webminar.

Kegiatan ini dilaksanakan Rabu 21 Oktober 2020 dalam rangka terus mengingatkan ASN agar tetap bersikap netral dan menjunjung tinggi integritas pada Pilkada. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KASN Agus Pramusinto yang dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. KH. Ma’ruf Amin.

Diakhir acara telah dibacakan bersama Deklarasi JAGA ASN ;

1. Netralitas ASN adalah menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan Pilkada Serentak yang jujur adil bersih dan bermartabat
2. Mendukung KASN sebagai penjaga Meritokrasi Indonesia untuk  mencegah terjadinya politikasi Birokrasi
3. Berkomitmen menjaga integritas dan netralitas ASN dalam Pilkada Serentak untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang Demokratis dan mendapatkan Kepercayaan Publik