Sosialisasi Kebijakan Dana Transfer Khusus Tahun 2021 dan Pelatihan Aplikasi Krisna

Berita Terkait

• Selamat Hari Lahir Pancasila Tahun 20200
• Rapat Pembentukan TIM Pengolahan Arsip dan Penyusunan Perbup JRA Subtantif Bidang Kearsipan0
• Perpanjangan WFH Pandemi Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara0
• Optimalisasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinarpus Kabupaten Purworejo0
• Terima Kasih Dewan Pengurus Korpri Purworejo0
• Impian Gedung Perpustakaan yang Representatif0
• Kepala Dinarpus Menghadiri Sidang Dewan Tanpa Harus ke Ruang Rapat DPRD Purworejo0
• HUT ke-40 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia0
• Antisipasi Corona, Pegawai Dinarpus Tertib Kenakan Masker0
• Pengolahan Arsip Statis di Ruang Pengolahan Arsip0

Berita Populer

• PERPUSTAKAAN DAN FUNGSI
• SEJARAH PERKEMBANGAN PERPUSTAKAAN
• Perpustakaan dan Jenisnya
• Manfaat Perpustakaan bagi Masyarakat
• Tantangan dan Masa Depan Perpustakaan
• Perpustakaan Digital di Era Modern
• Monitoring dan Evaluasi Kearsipan
• PKTBT Latsar CPNS Tahun 2025
• Bimtek Penulisan Berbasis Konten Budaya Lokal
• Pentingnya Akreditasi Perpustakaan

Selasa (2/5/2020), Melalui live streaming, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo turut menyimak dan mengikuti jalannya Sosialisasi Kebijakan Dana Transfer Khusus Tahun 2021 dan Pelatihan Aplikasi Krisna DAK 2021 yang diselenggarakan BAPPENAS RI melalui Video Converensi menggunakan aplikasi Zoom.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia pada tanggal 2 – 3 Juni 2020 ini diikuti oleh seluruh Bappeda Provinsi, Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia

Membahas proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, disampaikan kebijakan Dana Transfer Khusus tahun 2021 yang terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik, pemberlakuan refocusing bidang dan kegiatan DAK Fisik agar capaian output dan outcome optimal, serta DAK Fisik yang terdiri dari DAK Reguler dan DAK Penugasan, di mana afirmasi menjadi lokasi prioritas keberpihakan.

Hadir sebagai narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas RI, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Direktorat Otonomi Daerah, Direktorat Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan.

Kemudian hadir juga dari Kemendagri, Ditjen Bina Keuangan Daerah,  Sesditjen Bina Pembangunan Daerah, serta dari Kemenkeu Dirjen Perimbangan Keuangan.